Jakarta – Bank Indonesia (BI) berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus tertekan. Langkah intervensi dilakukan di pasar offshore (NDF).
Tindakan ini diambil setelah rupiah mendekati level Rp 17.000 per dolar AS. Intervensi ini bertujuan meredam potensi kepanikan di pasar keuangan.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya, menjelaskan pentingnya intervensi di pasar offshore.
“Pergerakan rupiah di pasar offshore mempengaruhi pergerakan rupiah di pasar spot domestik,” ujarnya saat diskusi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Juli, intervensi di pasar offshore dan domestik menjadi krusial karena keduanya saling terkait.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menambahkan kekhawatiran terkait pelemahan rupiah yang terlalu cepat.
“Yang kami khawatirkan adalah ketika angka Rp 17.000 itu tercapai atau pecah, itu menimbulkan spekulasi yang tidak perlu di pasar keuangan,” kata Ramdan.
BI menegaskan akan mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada untuk mencegah pelemahan rupiah lebih lanjut.
Sebelumnya, rupiah sempat menyentuh level terendah Rp 16.956 per dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu (21/1/2026). Rupiah kemudian menguat tipis 0,24 persen menjadi Rp 16.956 pada Kamis (22/1/2026).
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan faktor lain yang menekan rupiah. Salah satunya adalah persepsi pasar terhadap proses pencalonan Deputi Gubernur BI.
“Persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan juga proses pencalonan Deputi Gubernur, yang tadi kami tegaskan bahwa proses pencalonan sesuai undang-undang dan tentu saja tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang tetap profesional dan tata kelola yang kuat,” tegas Perry.
Proses pencalonan Deputi Gubernur BI menjadi sorotan setelah masuknya nama Thomas Djiwandono. Ia merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa pencalonan Thomas menjadi penyebab pelemahan rupiah.
