Agam – Pemerintah bergerak cepat dalam penanganan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan 750 hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak.
Kepala BNPB Suharyanto menyatakan, pembangunan huntara ini bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi warga.
Pembangunan huntara akan dilakukan secara bertahap di enam kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Adapun wilayah yang menjadi prioritas pembangunan huntara meliputi Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Agam.
BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses administrasi dan kesiapan teknis di lapangan.
Koordinasi lintas kementerian/lembaga juga dilakukan untuk memastikan pembangunan huntara sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Selain pembangunan huntara, pemerintah juga mengalokasikan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 29,27 miliar.
Dana DTH akan disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Setiap kepala keluarga (KK) yang memenuhi syarat akan menerima Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.
Suharyanto menjelaskan, sebanyak 16.264 KK di 41 kabupaten/kota memilih menerima DTH daripada menempati huntara.
“Pemerintah daerah terus mendata penerima tahap kedua. Yang sudah terdata, kita salurkan,” tegas Suharyanto.
