Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggandeng State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) untuk memperkuat tata kelola sektor publik di Indonesia.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ketua BPK Isma Yatun dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder hadir dan menandatangani langsung dokumen kerja sama tersebut.
Isma Yatun menjelaskan, kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik di Indonesia dalam lima tahun mendatang.
“Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik,” kata Isma Yatun, dikutip dari keterangan resmi BPK.
MoU ini juga akan memperkuat lembaga pemeriksa serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara.
Ruang lingkup kerja sama BPK dan SECO meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan.
Selain itu, kerja sama juga mencakup penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.
BPK dan SECO juga membuka peluang kerja sama di bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kedua belah pihak.
Pelaksanaan kerja sama ini akan didukung oleh sejumlah implementing agency, seperti International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).
Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas dukungan SECO dalam penguatan peran BPK.
Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK.
Kerja sama ini juga diharapkan memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional, termasuk dalam mendukung proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
BPK menegaskan, penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik.
Melalui kemitraan ini, BPK terus mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dalam acara tersebut, Isma didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK Syamsudin, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Novy G. A. Pelenkahu, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Teguh Widodo.
