Solo – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
BPOM juga mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan bahan makanan lokal.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan Perpres 115/2025 memberikan enam mandat strategis kepada BPOM dalam pelaksanaan MBG.
Mandat tersebut meliputi pengawasan keamanan pangan, edukasi penyelenggara, mitigasi risiko keracunan, rekognisi dan sertifikasi dapur SPPG, investigasi cepat insiden keracunan, serta surveilans nasional berbasis risiko.
“Dengan Perpres ini, landasan hukum kami semakin kuat,” kata Taruna di Solo, Sabtu (6/12/2025).
Taruna menambahkan, dengan lebih dari 30 ribu SPPG di Indonesia, BPOM akan mengandalkan surveilans berbasis risiko.
Fokus utama adalah lokasi dengan riwayat keracunan dan daerah berisiko tinggi seperti sentra produk pangan lokal.
“Kami memastikan lokasi dengan risiko terbesar menjadi prioritas,” ujarnya.
BPOM juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah daerah untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.
Penggunaan bahan pangan lokal dinilai penting untuk menjamin keamanan pangan, terutama komoditas berisiko seperti ikan.
Wali Kota Solo Respati Ardi sebelumnya mendorong SPPG berbelanja di pasar tradisional.
Ia memperkirakan perputaran uang dari program MBG di Solo pada tahun 2026 bisa mencapai Rp 380 miliar.
“Kalau tepat, 2026 itu akan ada sekitar Rp 380 miliar masuk melalui MBG di Solo,” kata Respati, Selasa (2/12/2025).
