Padang – Fraksi PDI Perjuangan-PKB DPRD Sumatera Barat menyoroti tajam rapuhnya kemandirian fiskal daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026.
Kritik keras tersebut dilontarkan anggota DPRD Sumbar, Varel Oriano, saat Rapat Paripurna di Padang, Senin (7/9/2026).
Fraksi ini menilai struktur pendapatan daerah dalam draf perubahan anggaran menunjukkan ketimpangan yang mengkhawatirkan.
Data mencatat lonjakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai 19,64 persen.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru terperosok dengan kontraksi sebesar 8,73 persen.
Varel menegaskan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap pusat mencerminkan lemahnya upaya daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi mandiri.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didesak untuk segera keluar dari zona nyaman dan lebih agresif menggali sumber-sumber PAD baru.
Transparansi perhitungan target pendapatan menjadi tuntutan mutlak agar setiap angka yang ditetapkan memiliki landasan realistis serta akuntabel.
Varel menekankan bahwa APBD harus berfungsi sebagai instrumen politik anggaran yang berpihak nyata kepada petani, nelayan, guru, serta pelaku UMKM.
Selain isu fiskal, fraksi ini juga mengkritisi rencana pengambilalihan kewenangan retribusi wisata selancar di Kepulauan Mentawai.
Pemerintah provinsi diingatkan agar tidak sekadar mengejar target pendapatan tanpa dibarengi peningkatan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata.
Pengelolaan potensi ekonomi wisata di Mentawai wajib dilakukan secara adil agar tidak meminggirkan kepentingan masyarakat lokal.
Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap tepat sasaran dan berkeadilan.
