Semarang – Pemerintah daerah di sejumlah provinsi semakin menempatkan transisi energi hijau sebagai bagian penting dari agenda pembangunan, seiring meningkatnya tantangan energi global dan kebutuhan mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Pembahasan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) 2026 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.
Sebanyak 10 provinsi anggota MPU membahas langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang dinilai kian tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Dalam forum tersebut, daerah didorong memperkuat strategi menghadapi perubahan lanskap energi nasional.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menegaskan peran pemerintah daerah sangat besar dalam menjaga ketahanan energi nasional. Menurut dia, peran itu mencakup tata kelola energi, dorongan terhadap investasi, hingga percepatan pengembangan energi hijau di daerah.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyusun peta jalan transisi energi secara aktif. Rizwi menilai pergeseran menuju energi ramah lingkungan akan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Forum itu tidak hanya membahas listrik dan bahan bakar, tetapi juga efisiensi energi serta penguatan kebijakan green energy di masing-masing wilayah. Sejumlah daerah bahkan mulai melihat energi hijau sebagai peluang investasi baru yang menjanjikan.
Selain isu energi, forum turut menyoroti dampak perubahan iklim terhadap sektor pangan. Ancaman El Niño 2026-2027 dinilai berpotensi menekan produksi pangan sekaligus meningkatkan kebutuhan energi nasional.
Kondisi tersebut membuat kerja sama antardaerah dianggap semakin penting. Para kepala daerah membahas kemungkinan distribusi surplus pangan serta penguatan sistem ketahanan energi lintas wilayah untuk menjaga stabilitas pasokan.
Melalui Rakergub FKD-MPU 2026, daerah menunjukkan bahwa transisi energi tidak lagi hanya menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kini ikut mengambil peran dalam mendorong perubahan menuju sistem energi yang lebih modern dan berkelanjutan.
