Tanah Datar – Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Datar secara bulat menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda.
Kesepakatan politik ini dicapai dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di ruang sidang utama DPRD setempat pada Kamis (2/7/2026).
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, memimpin jalannya persidangan yang sekaligus menyelisik tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2025.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyambut baik langkah legislatif yang memberikan legitimasi penuh terhadap regulasi tersebut.
“Seluruh anggota DPRD telah menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda,” tegas Eka Putra.
Eka menargetkan pengesahan ini sebagai fondasi utama untuk menjaga tradisi predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang telah dipertahankan daerah selama 15 tahun berturut-turut.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh menjalankan roda pembangunan sesuai koridor hukum untuk meminimalisir risiko kerugian negara.
Di balik persetujuan tersebut, sejumlah fraksi melontarkan catatan kritis terkait efektivitas anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah.
Fraksi Umat Golkar menekankan urgensi penyelarasan program kerja agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Fraksi Gerindra mendesak pemerintah daerah melakukan langkah inovatif guna mendongkrak target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Nasdem mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas layanan pada sektor krusial pendidikan dan kesehatan.
Fraksi PKS dan PAN secara senada mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah lebih kreatif dalam menggali potensi pajak serta retribusi.
Fraksi PPP menitikberatkan pada prioritas perbaikan infrastruktur pascabencana serta pengawasan lebih ketat terhadap alokasi anggaran.
Juru Bicara Bamus, Zaiful Imra, merekomendasikan penguatan peran Inspektorat dalam menindaklanjuti temuan audit BPK RI secara mendalam.
Dewan turut meminta pembenahan manajemen talenta dalam mutasi ASN serta audit berkala terhadap pengelolaan dana di 75 nagari.
Proses penetapan ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Ahmad Fadly, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, dan wali nagari se-Tanah Datar.
