Pesisir Selatan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan terobosan besar dalam tata kelola administrasi dengan mengintegrasikan data kependudukan lintas instansi. Langkah strategis yang diresmikan pada Senin (8/6/2026) ini bertujuan untuk memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat setempat.
Sinergi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama Painan, hingga BPJS Kesehatan. Selain itu, sektor swasta seperti PT Sinai Travel serta organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pesisir Selatan turut dilibatkan dalam nota kesepahaman tersebut.
Kepala Disdukcapil Pesisir Selatan, Beriskan, menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama dalam menghadirkan layanan prima. Menurutnya, integrasi ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan, baik di bidang kesehatan, urusan haji, maupun kebutuhan hukum lainnya.
“Data kependudukan yang akurat dan terintegrasi mendukung berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, layanan haji, urusan hukum, hingga program pemerintah lainnya,” ujar Beriskan.
Implementasi nyata dari kolaborasi ini terlihat pada percepatan pelaporan kelahiran. Melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan IBI, penerbitan akta kelahiran kini dapat dilakukan lebih tepat waktu. Selain itu, Disdukcapil menerapkan layanan jemput bola dengan menyerahkan Akta Kematian kepada pihak Kementerian Agama bagi jemaah haji yang wafat pada musim haji 2026, guna memastikan tertib administrasi tetap terjaga meski peristiwa duka terjadi di luar negeri.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, memberikan apresiasi penuh atas transformasi berbasis data ini. Ia menilai langkah tersebut sebagai kunci efektivitas birokrasi di daerahnya.
“Pemanfaatan data kependudukan yang akurat menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah mendukung penuh upaya integrasi ini agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin cepat dan mudah,” tegas Hendrajoni.
Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas cakupan integrasi ini ke sektor-sektor lainnya. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan senantiasa berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.
