SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meningkatkan pengawasan terhadap aset daerah dengan menggelar penertiban kendaraan dinas. Pada hari pertama penertiban, Selasa (15/7/2025), petugas gabungan dari Satpol PP dan Bidang Aset Pemkab Kepulauan Meranti berhasil menarik paksa empat unit kendaraan.
Ardhat SIp, Kepala Bidang Operasi dan Perda Satpol PP Kepulauan Meranti, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung Bidang Aset dalam penertiban ini. “Kami akan mendampingi Bidang Aset untuk menjemput kendaraan-kendaraan dinas yang belum dikumpulkan,” ujarnya.
Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Istiqomah SE MSi, menjelaskan bahwa proses penertiban tidak berjalan mulus. “Jadi, setengah hari ini, sejak batas waktu habis jam 11.00 Wib tadi, kita baru berhasil menarik 4 kendaraan, yaitu satu unit mobil dan tiga unit sepeda motor,” ungkapnya saat ditemui di halaman kantor bupati. Istiqomah menambahkan, beberapa pihak sempat menolak penarikan dan ada juga kendaraan yang ditemukan dalam kondisi rusak parah.
Istiqomah menegaskan, penarikan paksa akan terus dilakukan hingga seluruh kendaraan dinas berhasil dikumpulkan. “Perintah pak bupati begitu. Sementara, kita akan terus upayakan untuk bisa menjemput sisa kendaraan dinas yang ada di wilayah Selatpanjang sekitarnya terlebih dahulu, setelahnya baru yang ada di luar daerah,” jelasnya. Ia juga menyampaikan bahwa kendaraan dinas tidak akan dikembalikan jika tidak diserahkan.
Berdasarkan data Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Bidang Aset, total kendaraan dinas milik Pemkab Meranti mencapai 980 unit, terdiri dari 795 unit roda dua, 44 unit roda tiga, 133 unit roda empat, dan 8 unit roda enam. Dari jumlah tersebut, 604 unit berada di Selatpanjang. Dengan penertiban pada hari pertama, total kendaraan yang berhasil dikumpulkan di kantor bupati mencapai 348 unit.
“Saat ini kita masih fokus untuk mengumpulkan kendaraan yang berada di Selatpanjang dulu. Apalagi masih banyak yang belum mengumpulkannya,” pungkas Istiqomah.
