Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kompetensi manajemen bencana demi menjaga stabilitas pemerintahan di tengah ancaman geografis yang tinggi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa posisi wilayah yang berada di jalur lempeng tektonik aktif dan dikelilingi sesar aktif menuntut kesiapsiagaan aparatur menghadapi potensi tsunami, erupsi gunung api, hingga tanah longsor.
Instruksi tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) bagi ASN Pemprov Sumbar dan BBPKA-PDN Wilayah I di BPSDM Sumbar, Senin (13/7/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah krusial untuk mencetak aparatur yang mampu bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi saat krisis melanda daerah.
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia,” tegas Mahyeldi.
Kurikulum komprehensif disiapkan untuk membekali 40 peserta dengan keterampilan sistem komando darurat, pengambilan keputusan di bawah tekanan, hingga manajemen rehabilitasi pascabencana.
Pelatihan yang berlangsung selama 10 hari ini menerapkan metode blended learning dengan menggabungkan sesi daring dan tatap muka.
Peserta akan menjalani simulasi intensif melalui Tabletop Exercise (TTX), Practical Exercise (PPX), dan Command Post Exercise (CPX) di bawah bimbingan ahli dari BNPB serta praktisi kebencanaan.
Asisten Administrasi Umum Setda Sumbar, Medi Iswandi, menilai program ini merupakan investasi strategis untuk membentuk ASN yang lebih profesional dan adaptif.
Mahyeldi berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana di unit kerja masing-masing.
Pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana secara kolektif.
