Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memacu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir serta longsor tahun 2025 guna memitigasi ancaman hidrometeorologi yang masih mengintai.
Total kerugian dan kerusakan akibat bencana tersebut menyentuh angka fantastis senilai Rp33,4 triliun.
Pemerintah pusat telah menyetujui alokasi dana sebesar Rp17,9 triliun dari total usulan Rp21,4 triliun dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk perbaikan infrastruktur.
Proyek pemulihan ini akan dilaksanakan melalui skema tahun jamak atau multiyears selama periode 2026 hingga 2028.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan urgensi percepatan tersebut saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Padang, Jumat (28/8/2026).
Mahyeldi menyoroti kekhawatiran masyarakat akibat curah hujan tinggi yang terus memicu potensi banjir susulan di berbagai wilayah.
“Pekerjaan-pekerjaan pada 2026 ini sudah mulai, tetapi kita masih ada kebimbangan masyarakat karena curah hujan tinggi kembali menimbulkan banjir,” ujar Mahyeldi.
Masalah sedimentasi sungai yang belum tertangani secara komprehensif menjadi faktor utama yang memperburuk kerentanan wilayah.
Gubernur menekankan perlunya sinergi lintas sektor antara kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
“Secara prinsip kami sampaikan kepada Satgas, ada tiga simpul yang harus digerakkan,” tegasnya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menyatakan komitmen lembaganya untuk mengawal ketat proses pemulihan ini.
DPR RI berupaya memastikan kondisi riil di lapangan menjadi bahan pembahasan strategis di tingkat pusat.
“Yang kita inginkan adalah kondisi riil di lapangan, jangan sungkan-sungkan, sesuai yang ada di lapangan laporkan kepada kami,” tutur Ansory.
Ansory menekankan pentingnya efisiensi waktu pengerjaan agar infrastruktur segera pulih sebelum bencana berikutnya datang menerjang.
Pemerintah daerah berharap pengawasan ketat dari DPR RI mampu menjamin keberlangsungan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pemulihan infrastruktur yang cepat menjadi kunci vital bagi masyarakat untuk memulihkan kembali aktivitas ekonomi mereka secara normal.
