Jakarta – Kesiapan pengusaha Indonesia untuk berinvestasi atau melakukan ekspansi usaha dalam enam bulan ke depan berada di angka 39%. Data ini terungkap dari survei terbaru yang dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) pada tahun 2025.
Temuan ini menjadi perhatian serius di tengah upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin, Aviliani, menyampaikan hasil survei tersebut dalam acara peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 46 yang diadakan oleh Bank Indonesia (BI).
Aviliani menjelaskan, meskipun mayoritas pengusaha (71%) meyakini bahwa kebijakan pro-growth dapat memperkuat sektor riil, keyakinan ini belum secara otomatis mendorong mereka untuk berinvestasi.
“Pemerintah perlu lebih mengkomunikasikan bahwa peran swasta masih sangat dibutuhkan,” tegas Aviliani dalam acara daring yang berlangsung pada Jumat (27/2/2026).
Kadin menilai, pemerintah perlu meningkatkan pelibatan sektor swasta dalam berbagai program pembangunan. Aviliani menyoroti bahwa kontribusi investasi sektor swasta masih dominan, mencapai 80%, sementara BUMN dan Danantara hanya menyumbang 15%.
Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah untuk memberdayakan swasta dalam berbagai program strategis, termasuk sektor pertanian dan program makan bergizi gratis.
“Swasta sudah siap dengan berbagai hal, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran dari APBN,” kata Aviliani.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa fasilitas pinjaman yang belum dimanfaatkan (undisbursed loan) pada tahun 2025 mencapai Rp 2.439,2 triliun, atau setara dengan 22,12% dari total plafon kredit yang tersedia.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa besarnya undisbursed loan ini erat kaitannya dengan ekspansi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
“Pelaku usaha perlu terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan undisbursed loan yang tercatat masih cukup besar pada Desember 2025,” ujar Perry dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).
