Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengambil alih Hak Pengelolaan Lahan (HPL) proyek Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Sumatera Selatan. Pengambilalihan ini dilakukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Tujuan utama dari langkah ini adalah memperkuat konektivitas maritim dan memperlancar distribusi logistik di wilayah tersebut.
“Pemerintah hadir untuk memperkuat konektivitas maritim dan memastikan kelancaran arus logistik,” tegas Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan tertulis, Minggu (2/11/2025).
Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi telah menandatangani kesepakatan dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Jumat (31/10/2025). Kesepakatan tersebut terkait penyerahan HPL area rencana Pelabuhan Palembang Baru.
Selain itu, Menhub juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatera Selatan.
Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat direncanakan dimulai pada awal tahun 2026. Pemerintah menargetkan proyek ini rampung dalam tiga hingga empat tahun.
Pelabuhan New Palembang akan dibangun di atas lahan seluas 59,5 hektare. Proyek ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.
Pelabuhan ini diharapkan menjadi penunjang utama perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.
Menhub mendorong semua pihak terkait untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan baik. Ia berharap sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD, swasta, dan pihak lainnya dapat berjalan lancar.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyoroti pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang. Menurutnya, Pelabuhan Boom Baru yang saat ini menjadi tumpuan Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak memadai.
Lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota, sehingga arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan.
Selain itu, pelabuhan yang ada saat ini mengalami pendangkalan sungai yang parah. Akibatnya, kapal berukuran besar tidak dapat bersandar optimal, sehingga aktivitas bongkar muat menjadi tidak maksimal.
Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi besar, termasuk lahan sawit seluas 1,4 juta hektare, kontribusi 30 persen terhadap produksi karet nasional, serta sumber daya batu bara yang melimpah.
“Dengan adanya pelabuhan baru, diharapkan beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar,” pungkas Herman.
