Jakarta – Kementerian Keuangan tengah memacu proses pengalihan kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) agar dapat rampung sepenuhnya pada pertengahan September 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kendali atas proyek strategis nasional ini akan beralih dari Danantara ke bawah naungan Kementerian Keuangan.
Pemerintah menetapkan skema Special Mission Vehicle (SMV) fiskal sebagai instrumen utama dalam pengelolaan aset tersebut.
Strategi ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi pembiayaan serta operasional tanpa memberikan beban finansial langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Proyek ini akan diserahkan dari Danantara kepada Menteri Keuangan dan prosesnya sedang dipercepat agar tuntas pertengahan September,” ujar Purbaya pada Rabu (5/8/2026).
Saat ini, porsi 60 persen saham BUMN di KCIC berada di bawah pengelolaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Konsorsium tersebut merupakan gabungan dari PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.
Sementara itu, sisa 40 persen saham tetap dikuasai oleh investor asal Tiongkok, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Purbaya memastikan seluruh saham milik PSBI akan segera dialihkan ke SMV guna menempatkan kendali mayoritas di bawah Kementerian Keuangan.
Pemerintah menjamin bahwa nilai proyek sebesar 7,26 miliar dolar AS tidak akan membebani APBN secara langsung meski terjadi perubahan kepemilikan.
Dukungan pendanaan untuk operasional dan pengembangan layanan nantinya akan disalurkan melalui instrumen SMV sebelum diteruskan kepada perusahaan.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga kelangsungan kemitraan strategis dengan pihak Tiongkok dalam operasional kereta cepat Whoosh.
Bahkan, pemerintah telah membuka wacana untuk memperluas jaringan kereta cepat ini hingga menjangkau wilayah Jawa Timur.
“Pihak Tiongkok masih ingin melanjutkan proyek ini dan terbuka peluang untuk pengembangan hingga Jawa Timur,” pungkas Purbaya.
