Jakarta – Pemerintah menyiapkan kriteria khusus untuk penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang terdampak banjir di Sumatera dan Aceh.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, memastikan penghapusan utang KUR tidak berlaku otomatis bagi semua korban bencana.
“Tidak mungkin itu langsung, terdampak langsung hapus,” kata Helvi usai menghadiri Holding UMKM Expo di Jakarta, Senin (22/12/2025).
Pemerintah dan perbankan akan meninjau rekam jejak UMKM sebagai nasabah KUR.
UMKM dengan catatan baik berpotensi mendapat relokasi usaha sebagai kesempatan baru.
Helvi menjelaskan, banjir berdampak pada nasabah KUR dan pasar bagi distributor.
Korban yang terdampak di sisi pasar berpeluang memperoleh kelonggaran pembayaran KUR.
“Ada tahapan-tahapan yang ada, kriteria dari aturan pemerintah juga seperti itu,” imbuhnya.
Kementerian UMKM sedang mendata jumlah korban banjir di Sumatera.
Namun, Helvi mengakui data debitur berada di pihak perbankan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkomitmen menghapus utang KUR bagi petani Aceh yang terdampak banjir dan longsor.
“Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” ujar Prabowo saat meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).
Prabowo menegaskan, penghapusan utang KUR dilakukan karena bencana alam adalah kondisi force majeur.
Ia memastikan petani tidak perlu khawatir soal kemampuan membayar pinjaman.
Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan, termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan selesai dalam 1-2 minggu.
Presiden juga menerima laporan kerusakan bendungan dan sawah.
Pemerintah berkomitmen merehabilitasi lahan pertanian dan menjaga pasokan pangan dengan mengirim suplai dari wilayah lain selama produksi lokal belum pulih.
“Petani-petani tidak usah khawatir kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki, itu prioritas kami, juga, sementara belum sepenuhnya (produksi), pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan masih cukup banyak,” pungkas Prabowo.
