Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya optimalkan pengelolaan sampah rumah tangga. Sebanyak 98 dari 104 kelurahan telah membentuk Lembaga Pengelola Sampah (LPS). Enam kelurahan sisanya mayoritas warganya bukan pelanggan PDAM.
Pembentukan LPS bertujuan memastikan pengelolaan sampah rumah tangga berjalan baik.
Petugas menggunakan becak motor (betor) untuk menjemput sampah langsung dari rumah warga.
“Dengan LPS, diharapkan tak ada lagi pembuangan sampah sembarangan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fadelan FM, Rabu (28/5/2025).
Setiap petugas betor ditargetkan melayani 350 rumah tangga.
Upaya ini diiringi penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sejak Januari 2025.
Tarif retribusi sampah disesuaikan dengan daya listrik: Rp19.000 (450 VA), Rp24.000 (900-2.200 VA), dan Rp34.000 (di atas 2.200 VA hingga 35.000 VA).
Pelanggan PDAM akan tergabung dalam tagihan air, sementara non-pelanggan membayar langsung ke petugas LPS via barcode atau non-tunai.
“Sistem ini diharapkan lebih efisien dan transparan,” tambah Fadelan.
Namun, kebijakan ini menuai keluhan. Warga mengeluhkan kenaikan tarif yang signifikan, dari sekitar Rp10.000 menjadi Rp24.437 per bulan (tertera di tagihan PDAM).
Beberapa warga juga belum merasakan layanan pengambilan sampah langsung, meski tarif sudah naik.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi, mendesak Pemko Padang lebih transparan dan responsif. Ia mempertanyakan dasar hukum penarikan retribusi.
“Harus ada kejelasan regulasi yang digunakan, demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Adel.
Pemko Padang berharap program ini dapat meningkatkan pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
