Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyerukan penguatan kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan serikat buruh untuk menghadapi dinamika dunia kerja yang semakin menantang.
Transformasi menuju ekosistem kerja yang produktif sekaligus inklusif menjadi prioritas mendesak bagi Indonesia dalam merespons kompetisi ekonomi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia menegaskan untuk memenuhi hak konstitusional rakyat atas pekerjaan yang layak merupakan amanat utama pemerintah, meski menyadari bahwa tantangan di lapangan masih tergolong berat.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” ujar Yassierli di hadapan para peserta forum.
Guna menjawab persoalan tersebut, pemerintah kini memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar relevan dengan tuntutan industri modern. Langkah konkret yang disiapkan meliputi akselerasi program reskilling dan upskilling secara masif, dengan fokus utama pada penguatan keterampilan masa depan (future skills) berbasis teknologi digital.
Yassierli turut mendorong organisasi buruh untuk menempuh jalur yang lebih strategis.
Serikat pekerja diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen advokasi hak-hak normatif, melainkan juga bertransformasi sebagai motor penggerak peningkatan kompetensi anggota agar memiliki daya saing tinggi.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengoptimalkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi.
Upaya ini bertujuan memperbaiki efektivitas penempatan tenaga kerja sekaligus menjamin perlindungan yang lebih kuat bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Transformasi hubungan industrial pun menjadi sorotan utama. Yassierli mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah relasi kerja konvensional menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada produktivitas bersama.
“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” tambahnya.
Senada dengan visi tersebut, Presiden KSPI yang juga menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menaruh ekspektasi pada pemerintahan Prabowo.
Ia optimistis bahwa cita-cita menciptakan negara sejahtera (welfare state) dapat terwujud selama tata kelola pemerintahan dijalankan dengan bersih dan efektif.
“Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Said Iqbal.
