Balikpapan – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai pemerintah pusat perlu menyeimbangkan fungsi pengawasan dengan pemberian insentif saat membina pemerintah daerah. Menurut dia, dua pendekatan itu harus berjalan beriringan agar kinerja daerah dapat meningkat secara konsisten.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Ia mengakui, pembinaan pemerintah pusat selama ini lebih banyak menonjol pada sisi pengawasan.
Ia menilai pola itu perlu diubah dengan memberi penghargaan kepada daerah yang berprestasi. Selama ini, kata Tito, pembinaan cenderung lebih dominan memakai pendekatan sanksi ketimbang apresiasi.
“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, saya mikir ini kita stick terus. Kita kok lebih banyak menakut-nakuti, mana carrot-nya,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, keseimbangan antara pengawasan dan insentif penting karena Indonesia menganut sistem desentralisasi parsial, dengan pemerintah pusat tetap memegang kendali pembinaan. Kementerian Dalam Negeri, kata dia, kini mendorong penguatan program itu melalui pemberian apresiasi untuk memacu inovasi tata kelola pemerintahan di daerah.
Ia mengatakan, kenaikan anggaran Kemendagri pada 2026 turut membuka ruang lebih besar untuk memperkuat kebijakan berbasis insentif tersebut. Tito mengaku telah menginstruksikan jajarannya agar menjalankan kebijakan itu secara konsisten.
Dalam acara itu, Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam empat kategori utama. Kategori tersebut meliputi penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih predikat Terbaik I, disusul Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang menempati posisi Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sedangkan pada tingkat provinsi penghargaan diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara.
