Kalimantan Selatan – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian serius. Pengamat Kebijakan Publik, Subhan Syarief, mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi tata kelola distribusi BBM.
Subhan menegaskan pembenahan distribusi harus segera dilakukan agar masalah kelangkaan BBM ini bisa diatasi secara menyeluruh. Hal ini disampaikannya pada Kamis (20/11/2025).
Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Energi Daerah berbasis multilembaga.
Menurutnya, reformasi tata kelola, digitalisasi distribusi berbasis QR Code, pengembangan model tracking, dashboard stok publik, dan audit digital terhadap depo serta SPBU sangat diperlukan.
“Semua langkah ini memerlukan pembentukan Satgas berbasis multilembaga seperti Polda, kejaksaan, ESDM, BPH Migas, dan juga melibatkan publik yang independen,” jelasnya.
Subhan menduga kelangkaan BBM saat ini bukan hanya disebabkan keterlambatan suplai atau peningkatan konsumsi, melainkan adanya praktik mafia Migas.
Ia menilai pola kelangkaan BBM yang disertai antrean panjang dan disparitas stok antarwilayah mengindikasikan adanya market disruption anomaly.
“Situasi ketika distribusi tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara, tetapi terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu,” ungkapnya.
Subhan, yang juga peneliti Batang Banyu Institute, mengungkapkan bahwa ruang bagi mafia Migas untuk bermain dan melakukan penyimpangan masih sangat terbuka, terutama dalam fase distribusi.
Mafia Migas diduga mengendalikan kepemilikan armada tanker, depo, SPBU, dan sistem kuota.
Pola penyimpangan seperti penimbunan, switching, dan pengalihan alokasi menunjukkan karakter coordinated supply manipulation.
“Di sini mafia Migas bekerja bukan sebagai pelaku ilegal di pinggir sistem, tetapi sebagai aktor ekonomi yang memanfaatkan celah tata kelola dan regulasi,” kata Subhan.
Ia menduga kelangkaan BBM di sejumlah daerah merupakan serangan balik dari mafia migas kepada pemerintah, terutama setelah pemerintah menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO).
Jaringan ini diduga memiliki akses logistik, finansial, dan kedekatan politik yang kuat dengan penguasa, sehingga mampu menekan pemerintah melalui kelangkaan atau kegaduhan distribusi.
Pertamina dinilai menjadi sasaran strategis karena merupakan wajah negara dalam pengelolaan energi.
Sebelumnya, masyarakat Kalsel kesulitan mendapatkan BBM, terutama Pertamax. Peningkatan permintaan Pertamax diprediksi karena banyaknya kendaraan bermotor, khususnya roda dua, yang rusak mesin akibat penggunaan Pertalite.
