Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang menggenjot kesiapan aparatur sipil negara dalam mengelola manajemen pemulihan wilayah pascabencana.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui bimbingan teknis intensif mengenai pengkajian kebutuhan serta penyusunan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Lurah Silaing Bawah pada Rabu (29/7/2026).
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, membuka langsung pelatihan ini untuk memastikan birokrasi memiliki presisi tinggi saat merespons dampak bencana.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat aktif dalam forum yang diinisiasi oleh BPBD Kesbangpol tersebut.
Hendri Arnis menyoroti urgensi dokumen Jitupasna dan R3P sebagai instrumen krusial dalam memulihkan sektor infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik.
“Pengkajian kebutuhan dan penyusunan dokumen rehabilitasi serta rekonstruksi adalah tahapan vital dalam proses pemulihan daerah pascabencana,” tegas Hendri di hadapan peserta.
Ia menginstruksikan seluruh aparatur untuk bekerja serius agar tercipta perencanaan pemulihan yang akuntabel sekaligus aplikatif saat kondisi darurat melanda.
Kepala BPBD Kesbangpol, Mihandrik, memandang pelatihan ini sebagai wujud komitmen nyata pemerintah dalam membangun ketangguhan daerah.
Seluruh peserta diharapkan mampu menghasilkan dokumen standar yang selaras dengan regulasi demi menjamin efektivitas rehabilitasi di lapangan.
Transfer pengetahuan dalam bimbingan teknis ini dipandu langsung oleh tiga narasumber ahli, yakni Mihandrik, Joko Siswoyo, serta Muliarson dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
