Jakarta – Kabar baik bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menyiapkan kebijakan keringanan hingga penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, ada 158.848 debitur KUR di tiga provinsi tersebut yang terdampak bencana.
“Yang terdampak dari bencana ini ada Rp 8,9 triliun dan 158.848 debitur,” kata Airlangga usai sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Airlangga merinci, total debitur KUR di tiga provinsi itu mencapai 1.018.282 dengan nilai Rp 43,95 triliun.
Keringanan yang diusulkan pemerintah meliputi pembebasan pembayaran angsuran pokok dan bunga.
Penyalur KUR tetap menerima pembayaran angsuran pokok dan bunga tanpa klaim. Pemerintah akan membayar subsidi bunga atau margin terhadap KUR reguler tahun ini.
Debitur KUR yang sudah berjalan (existing) dan usahanya tidak dapat dilanjutkan, akan diberikan penghapusan.
Keringanan lain berupa perpanjangan tenor pinjaman, grace period (masa tenggang) pada 2026, serta suku bunga 0 persen pada 2026. Suku bunga pada 2027 akan ditetapkan sebesar 3 persen.
Pada fase percepatan pemulihan, debitur baru akan diberikan keringanan syarat, yaitu usaha tidak harus sudah berjalan selama 6 bulan.
Pemerintah juga memberikan grace period angsuran pokok pada 2026 serta keringanan dalam hal keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Perpanjangan tenor akan diberikan berdasarkan penilaian objektif dari penyalur KUR atau perbankan.
Subsidi bunga dan margin KUR reguler serta tambahan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 317 tahun 2023.
“Kemudian relaksasi yang bersifat administrasi mereka diberikan 6 bulan, karena mereka tidak punya KTP, NIB (Nomor Induk Berusaha), dan SKU (Surat Keterangan Usaha),” pungkas Airlangga.
