Padang – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dikerahkan untuk melaksanakan aksi bersih-bersih di Pantai Parupuk Tabing, Kota Padang, pada hari Jumat, 19 Desember 2025. Inisiatif ini merupakan respons cepat terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir November, dengan tujuan utama memulihkan aktivitas para nelayan yang terhambat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, secara langsung menyoroti urgensi dari kegiatan pembersihan ini. Menurutnya, pembersihan pantai sangat krusial agar para nelayan dapat kembali melaut dengan aman dan tanpa kendala. Material kayu dan berbagai jenis sampah yang terbawa arus selama bencana telah menjadi penghalang utama bagi aktivitas nelayan, yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.
“Kita kerahkan ASN untuk aksi bersih-bersih ini. Alhamdulillah, dengan koordinasi yang baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan, pada siang hari ini pantai sudah kembali bersih dan nelayan sudah dapat kembali melaut,” ungkap Mahyeldi, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam penanganan pasca-bencana.
Reti Wafda, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar, menambahkan bahwa aksi pembersihan ini melibatkan berbagai perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Area pembersihan mencakup seluruh pesisir Pantai Padang, mulai dari Muaro hingga Pasir Jambak. Fokus utama adalah mengangkat dan membersihkan puing-puing kayu yang berserakan di laut dan sepanjang pesisir pantai.
Selain melibatkan tenaga manual dari para ASN, proses pembersihan juga memanfaatkan alat berat. Hal ini diperlukan karena sebagian material kayu yang terbawa arus memiliki ukuran yang cukup besar dan sulit dipindahkan hanya dengan tenaga manusia. Penggunaan alat berat ini mempercepat proses pembersihan dan memastikan bahwa seluruh material yang menghalangi aktivitas nelayan dapat disingkirkan secara efektif.
Sebagai bentuk dukungan tambahan bagi masyarakat yang terdampak, DKP Sumbar juga menyalurkan bantuan sembako dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 120 paket kepada 120 kepala keluarga nelayan. “Bantuan ini merupakan bentuk dukungan kami dalam pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang mata pencahariannya terganggu akibat bencana,” jelas Reti Wafda. Bantuan ini diharapkan dapat membantu para nelayan memenuhi kebutuhan dasar mereka sementara aktivitas melaut belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala.
