Padang – Sebanyak 35 perwakilan dari 16 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sumatera Barat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapabilitas Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Manajemen Risiko. Kegiatan yang berlangsung di Truntum Padang selama empat hari, mulai 18 hingga 21 Mei 2026, ini difokuskan untuk membenahi tata kelola perusahaan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat semakin optimal.
Ketua PERPAMSI Sumatera Barat, Hendra Pebrizal, menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan internal menjadi instrumen vital dalam mewujudkan perusahaan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan kunci utama untuk menjawab tantangan operasional yang kian kompleks di lapangan.
“Melalui kegiatan ini kita ingin meningkatkan kapasitas dan kinerja perusahaan. Kalau perusahaan sehat, pelayanan kepada pelanggan tentu juga akan semakin baik,” ujar Hendra di sela-sela kegiatan, Senin (18/5/2026).
Data PERPAMSI menunjukkan, saat ini baru 11 dari 16 PDAM di Sumatera Barat yang menyandang status sehat. Sementara itu, lima perusahaan lainnya masih memerlukan pembenahan manajemen secara serius. Hendra optimistis, melalui penguatan SPI dan manajemen risiko, seluruh PDAM di wilayah tersebut dapat mencapai standar kesehatan perusahaan yang diharapkan.
“Harapan kita tentu seluruh PDAM di Sumatera Barat bisa sehat semuanya. Kalau perusahaan sehat, masyarakat juga akan merasakan manfaatnya secara langsung melalui pelayanan yang lebih optimal,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, BPKP Sumatera Barat hadir sebagai narasumber utama untuk memberikan pendalaman materi mengenai sistem pengawasan yang efektif. Para peserta yang terdiri dari jajaran direksi, kepala SPI, hingga staf teknis, memanfaatkan kesempatan ini untuk membedah berbagai persoalan operasional.
Beragam isu strategis menjadi bahan diskusi, mulai dari kendala distribusi air bersih, penanganan kebocoran jaringan, hingga inovasi strategi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Pelatihan ini diharapkan menjadi katalisator bagi setiap PDAM untuk melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan demi menjaga kepercayaan publik.
