Bandung – Rencana pemerintah menghapus insentif mobil listrik mulai tahun depan ternyata tak membuat gentar Polytron. Produsen elektronik yang kini merambah bisnis kendaraan listrik ini mengaku siap bersaing.
Direktur Komersial Polytron, Tekno Wibowo, menyatakan pihaknya tak terlalu khawatir dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, insentif yang dihapus hanya berlaku untuk mobil listrik impor utuh atau Completely Built Up (CBU).
“Insentif yang tidak berlaku itu adalah insentif untuk penjualan mobil listrik yang didatangkan secara built up yang sudah jadi CBU. Jadi itu yang berhenti sampai Desember (2025) ini,” kata Tekno usai peresmian showroom mobil listrik Polytron di Bandung, Selasa (16/12/2025).
Tekno menambahkan, insentif lain seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen masih akan berlaku. PPN DTP ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025.
“Untuk insentif yang lain seperti PPN yang ditanggung pemerintah itu masih berjalan, setahu saya, belum ada instruksi dari pemerintah bahwa itu akan berhenti,” jelas Tekno.
Polytron sendiri tak terlalu khawatir karena perusahaan ini merakit mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen.
“Buat Polytron karena sudah dirakit di sini harusnya enggak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah mereka yang memakai insentif completely built up tadi sehingga masuknya dinolkan,” ujar Tekno.
“Makanya mulai tahun depan kalau mereka masih jualan, mereka harus sudah memulai produksinya di Indonesia,” imbuhnya.
Polytron telah resmi merilis mobil listrik G3 dan G3+ sejak Mei 2025. Perusahaan ini optimistis dapat bersaing di pasar kendaraan listrik yang semakin ketat.
“Ya kami melihatnya ada gula, ada semut. Kalau ada peluang, pasti banyak merek yang masuk,” tutur Tekno.
“Tapi kalau kita lihat dalam sejarahnya, misalkan dari Cina, dari 500 merek yang ada, hari ini sudah tinggal 50-an. Pasti akan ada hukum alam, nanti yang bisa bertahan yang benar-benar produknya bagus, servisnya bagus,” pungkasnya.
