Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya bank daerah yang menolak tawaran suntikan dana dari pemerintah.
Penolakan itu terjadi meski Menkeu sudah menawarkan langsung dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menempatkan dana Rp 200 triliun dan Rp 76 triliun ke sejumlah bank BUMN dan BPD pada 2025.
Salah satu bank yang menolak tawaran tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur.
“Saya pernah tawarkan (penempatan dana) ke BPD Jawa Timur dan DKI Jakarta. Jawa Timur enggak mampu. Saya mau kasih Rp 2 triliun, enggak berani dia,” kata Purbaya dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Pusat, 1 Desember 2025.
Selain BPD Jatim, Purbaya juga menawarkan penempatan dana Rp 5 triliun kepada Bank DKI.
Namun, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu hanya sanggup mengelola Rp 1 triliun.
Menkeu menegaskan, pihaknya hanya akan menempatkan dana di bank yang dinilai aman dan mampu mengelola.
Sebelumnya, pada 7 Oktober 2025, Purbaya mengumumkan rencana penempatan dana pemerintah di BPD usai bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Saat itu, Bank Jakarta dan Bank Jatim disebut sebagai calon penerima suntikan dana.
Pada 10 November 2025, Purbaya merealisasikan penempatan dana Rp 76 triliun ke empat bank, yaitu Bank Mandiri (Rp 25 triliun), BRI (Rp 25 triliun), BNI (Rp 25 triliun), dan Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun.
Tujuan pemindahan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank komersial adalah untuk meningkatkan likuiditas bank, mendorong pertumbuhan kredit sektor riil, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
