Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Tuntutan tersebut muncul setelah dua peserta program meninggal dunia selama menjalani masa pelatihan.
Anisa Muyassaroh dilaporkan tutup usia akibat heat stroke di Balikpapan, sementara Yonanda Muhammad Taufiq meninggal karena henti jantung saat mengikuti sesi pelatihan di Baturaja.
Rahmat menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden tragis yang merenggut nyawa peserta tersebut.
Politisi PKS ini menilai peristiwa ini harus dijadikan momentum krusial bagi pemerintah untuk meninjau kembali seluruh aspek operasional program.
Evaluasi tersebut mencakup pengawasan ketat terhadap kondisi kesehatan peserta dan relevansi metode pelatihan militer yang diterapkan.
Ia mempertanyakan urgensi penerapan standar militer bagi kalangan sipil dalam program yang bertujuan mencetak pengelola koperasi tersebut.
Menurut Rahmat, peserta SPPI dipersiapkan untuk mengemban tugas strategis sebagai manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Keberhasilan program prioritas pemerintah ini sangat bergantung pada kompetensi manajerial sumber daya manusia di lapangan.
Ia mendorong agar kurikulum pelatihan lebih difokuskan pada penguatan kapasitas teknis, seperti tata kelola organisasi, manajemen keuangan, hingga digitalisasi layanan.
“Para calon pengelola KDMP nantinya akan menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat desa,” tegas Rahmat.
Ia menekankan bahwa intensitas dan metode pelatihan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar menduplikasi standar militer.
Langkah perbaikan ini diharapkan dapat membuat program SPPI berjalan lebih profesional dan akuntabel di masa depan.
Pemerintah berkewajiban menjamin aspek keselamatan peserta sekaligus memastikan lahirnya pengelola koperasi yang mumpuni.
Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan salah satu agenda prioritas di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat.
