Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk 552 kepala keluarga (KK) yang menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor.
Usulan ini diajukan seiring dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat hingga 17 Desember 2025.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan wali nagari dan pemerintah pusat untuk membangun huntara di tiga kecamatan.
“Untuk keamanan dan kenyamanan pengungsi, kami berkoordinasi dengan Wali Nagari dan Pemerintah Pusat untuk membangun Huntara di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto,” kata Eka Putra, Sabtu (13/12/2025).
Data kebutuhan huntara telah dikirimkan ke pemerintah pusat. Eka Putra menambahkan, pembangunan huntara nantinya akan dilakukan oleh TNI.
“Kami mengusulkan Huntara untuk 552 KK, tersebar di Batipuh (89 KK), Batipuh Selatan (379 KK), dan X Koto (84 KK). Insya Allah, TNI akan bekerja 9 hari membangun Huntara,” terangnya.
Selain huntara, Pemkab Tanah Datar juga berupaya memulihkan perekonomian warga terdampak. Koordinasi dengan Pemprov Sumbar dan pemerintah pusat dilakukan untuk normalisasi lahan pertanian dan ladang yang rusak.
“Sektor ekonomi terdampak berupa lahan pertanian 389 hektar dan ladang 91 hektar. Kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar dan Pusat untuk normalisasi lahan ini, agar masyarakat bisa kembali bekerja,” ujar Eka Putra.
Presiden, lanjut Eka Putra, telah menjanjikan dana Rp4 miliar untuk kabupaten/kota terdampak bencana. Dana tersebut akan digunakan untuk normalisasi lahan.
Eka Putra juga mengingatkan warga yang tinggal di bantaran sungai untuk segera direlokasi ke tempat yang lebih aman.
“Tahun lalu, kami sudah menyediakan Hunian Tetap bagi masyarakat yang mau direlokasi di Rambatan. Di sana masih bisa dibangun beberapa unit lagi,” tukasnya.
Pemkab Tanah Datar akan meminta dukungan pemerintah pusat untuk relokasi warga, dengan anggaran Rp60 juta per unit rumah.
