Agam – Pemerintah Kabupaten Agam bersama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) RI meninjau lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Inang Sari di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Rabu (24/6).
Langkah tersebut diambil untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana sekaligus pengembangan fasilitas umum daerah.
Lahan seluas tersebut direncanakan menjadi kawasan hunian permanen, Markas Yonif TP 897/Singgalang, serta berbagai sarana pendukung lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd Lutfi AR, menegaskan bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat menjadi agenda prioritas dalam pemulihan pascabencana.
Pihaknya berharap percepatan administrasi dan pembangunan dapat segera terwujud agar warga yang masih menempati hunian sementara segera mendapatkan tempat yang lebih aman.
Perwakilan Kedeputian III KSP RI, Irhash Ahmady, menyatakan bahwa peninjauan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam memacu rehabilitasi dan rekonstruksi di Pulau Sumatera.
Saat ini, pihaknya tengah mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna merampungkan aspek legalitas lahan.
“Secara prinsip proses legalitas sedang dipercepat. Kami berharap dalam waktu dekat Surat Keputusan Menteri ATR/BPN terbit sehingga kepastian hukum lahan jelas dan pembangunan bisa segera dilaksanakan,” ujar Irhash.
Rencana strategis ini turut mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat adat setempat, Ninik Mamak Nagari Manggopoh, Ridwan Dt. Tumbijo.
Ridwan menekankan dukungannya selama proyek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
“Prinsipnya kami mendukung pembangunan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana, sepanjang melalui musyawarah dan kesepakatan bersama,” tegas Ridwan.
Proses peninjauan lapangan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, jajaran Pemkab Agam, perwakilan BPN, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
