Solok – Pemerintah pusat menggelontorkan dana investasi sebesar Rp170 miliar untuk merehabilitasi serta merekonstruksi sungai Batang Lembang dan Batang Gawan di Kota Solok.
Proyek infrastruktur skala besar ini akan dieksekusi menggunakan skema kontrak tahun jamak selama periode dua tahun anggaran.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, memastikan percepatan pembangunan ini sebagai bentuk komitmen nyata dalam memulihkan wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat.
Zigo memaparkan bahwa Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah menyepakati alokasi anggaran rehabilitasi pascabencana secara nasional dengan total mencapai Rp17 triliun.
Penanganan sungai di kawasan Tanah Garam ini sejatinya sempat terlempar dari daftar prioritas tahap pertama nasional.
Keberhasilan daerah menarik proyek ini tak lepas dari jaminan kesiapan lahan yang diberikan Pemerintah Kota Solok bersama DPRD kepada pemerintah pusat.
Zigo mengapresiasi langkah proaktif pemerintah daerah dalam menyediakan lahan bersih sehingga eksekusi proyek dapat dipercepat.
Ia turut mengajak masyarakat setempat untuk memberikan dukungan penuh agar pembangunan tidak terkendala permasalahan lahan di kemudian hari.
Selain pengendalian banjir, Kota Solok juga menerima alokasi 224 unit bantuan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.
Penyaluran bantuan bedah rumah tersebut wajib dilakukan secara transparan melalui proses verifikasi ketat berbasis aplikasi digital.
Pemerintah pusat juga telah merestui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan nilai proyek mencapai Rp62 miliar.
Pengerjaan fisik infrastruktur air bersih tersebut direncanakan mulai menyentuh lapangan pada tahun 2027.
Sektor pertanian lokal mendapatkan dukungan tambahan lewat penyaluran bantuan 12 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Saat ini, Zigo mengaku tengah mengawal penyelesaian kajian teknis pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok yang melibatkan sinkronisasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Keuangan.
Terkait revitalisasi Terminal Bareh Solok, ia mendesak pemerintah kota agar segera merampungkan urusan administrasi pemanfaatan kios.
Penyelesaian masalah administrasi tersebut menjadi syarat krusial agar bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat tidak dibatalkan.
Zigo menaruh keyakinan bahwa hambatan administrasi tersebut dapat dituntaskan demi kelancaran program yang sangat dibutuhkan masyarakat luas.
