PemerintahanRanah

Pemerintah Segera Bangun Jembatan Kalawi Padang dan Normalisasi Sungai Strategis

2
×

Pemerintah Segera Bangun Jembatan Kalawi Padang dan Normalisasi Sungai Strategis

Sebarkan artikel ini
pascabanjir-padang,-zigo-rolanda-kawal-jembatan-kalawi-hingga-normalisasi-sungai
Pascabanjir Padang, Zigo Rolanda Kawal Jembatan Kalawi hingga Normalisasi Sungai

Padang – Pembangunan kembali Jembatan Kalawi di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, segera memasuki fase konstruksi fisik dengan alokasi anggaran mencapai Rp25,4 miliar.

Komisi V DPR RI menetapkan proyek infrastruktur ini sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabanjir di Sumatera Barat.

Kepastian jadwal pengerjaan disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, di sela agenda reses bersama Pemerintah Kota Padang, Rabu (5/8/2026).

Pemerintah memutuskan mengubah desain jembatan untuk meningkatkan ketahanan struktur pascabanjir besar yang melanda wilayah tersebut pada November 2025.

Elevasi jembatan akan ditinggikan sekitar dua meter dari rancangan awal demi menjamin keamanan warga.

Zigo menjelaskan bahwa peninjauan ulang desain menjadi langkah mutlak agar struktur bangunan lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Spesifikasi teknis jembatan baru ini mencakup bentang sepanjang 70 meter dengan lebar enam meter menggunakan rangka baja kelas B.

Proyek ini tidak hanya fokus pada pembangunan jembatan, tetapi juga meliputi normalisasi sungai, penguatan tebing, dan pembebasan lahan seluas 448 meter persegi.

Seluruh perencanaan teknis kini telah rampung dan anggarannya sudah masuk dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum.

Pekerjaan fisik dijadwalkan mulai bergulir pada Februari mendatang dengan estimasi durasi penyelesaian selama 10 bulan.

Zigo secara khusus memberikan apresiasi kepada masyarakat Limau Manis yang sukarela menghibahkan lahan demi kelancaran pembangunan strategis ini.

Selain Jembatan Kalawi, Komisi V DPR RI turut memprioritaskan penanganan banjir di titik krusial lainnya seperti Air Dingin, Batang Maransi, dan Surau Gadang.

Pemerintah juga akan melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara bertahap mulai dari hulu dengan volume mencapai 2 juta meter kubik.

Untuk menuntaskan agenda pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat, pemerintah pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp17,8 triliun hingga tahun 2029.