Padang Pariaman – DPRD Sumatera Barat mengintensifkan edukasi mitigasi guna membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Nagari Ketaping, Minggu (9/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pondok Lesehan Eby tersebut menyoroti kerentanan geografis Sumatera Barat yang memiliki risiko bencana tinggi.
Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dipersiapkan jauh sebelum musibah datang.
“Kita tidak pernah tahu kapan bencana datang, sehingga kesiapan harus dibangun sejak dini, bukan setelah musibah menimpa,” ujar Sitti.
Perda Nomor 4 Tahun 2023 hadir sebagai instrumen hukum utama untuk mengarahkan sistem penanggulangan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Sitti mengarahkan penduduk agar memahami prosedur penyelamatan diri, seperti mengenali jalur evakuasi serta prosedur pengamanan dokumen berharga.
Pentingnya penguatan kapasitas warga juga disuarakan oleh Analisis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumatera Barat, Acil Erbara.
Ia menyebut masyarakat sebagai ujung tombak yang paling pertama merespons situasi darurat di lapangan.
“Semakin siap kapasitas dan pengetahuan masyarakat, maka semakin kecil risiko yang ditimbulkan saat bencana terjadi,” ungkap Acil.
Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, memberikan dukungan penuh terhadap upaya preventif ini bagi warganya.
Pihaknya berkomitmen untuk terus memupuk kesadaran kolektif agar masyarakat selalu sigap dalam kondisi darurat.
Sinergi antara legislatif, BPBD, dan pemerintah nagari ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya sadar bencana yang tangguh di seluruh wilayah Sumatera Barat.
