BeritaPemerintahanRanah

Bupati Agam Serahkan Nota Pengantar RAPBD 2027 Fokus Percepat Pembangunan Infrastruktur

44
×

Bupati Agam Serahkan Nota Pengantar RAPBD 2027 Fokus Percepat Pembangunan Infrastruktur

Sebarkan artikel ini
bupati-agam-sampaikan-nota-pengantar-rapbd-2027,-pemulihan-infrastruktur-jadi-fokus
Bupati Agam Sampaikan Nota Pengantar RAPBD 2027, Pemulihan Infrastruktur Jadi Fokus

Lubuk Basung – Pemerintah Kabupaten Agam resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027.

Langkah awal ini ditandai dengan penyerahan Nota Pengantar Ranperda APBD oleh Bupati Agam, Benni Warlis, dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis (17/9).

Ketua DPRD Agam, Ilham, memimpin langsung jalannya rapat yang menjadi penentu arah kebijakan fiskal daerah untuk satu tahun ke depan.

Bupati Benni Warlis memfokuskan rancangan anggaran ini sebagai instrumen strategis untuk menjamin efektivitas program pembangunan daerah.

Pemulihan infrastruktur dan penguatan layanan dasar menjadi tema sentral dalam APBD 2027 guna memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 ini diarahkan untuk mendukung pemulihan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Benni Warlis.

Strategi pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam enam prioritas utama yang mencakup sektor sosial, tata kelola pemerintahan, hingga mitigasi bencana.

Pemerintah daerah turut mengedepankan pengembangan wilayah berbasis nagari demi memastikan pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok daerah.

Seluruh draf anggaran telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta kesepakatan KUA dan PPAS.

Penyusunan dokumen keuangan ini juga dipastikan telah mematuhi regulasi ketat, mulai dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah hingga pedoman teknis Kementerian Dalam Negeri.

Benni Warlis menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar setiap program berjalan transparan, akuntabel, dan efektif.

Struktur RAPBD 2027 mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah.

Pemerintah daerah berkomitmen menjaga prinsip efisiensi dengan menyesuaikan setiap alokasi belanja terhadap kemampuan keuangan daerah.

Kerangka keuangan ini nantinya akan menjadi acuan utama bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam mengeksekusi agenda pembangunan sepanjang tahun 2027.