Solok – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok pada Kamis (24/9/2026).
Kunjungan ini difokuskan untuk memastikan percepatan operasi pencarian korban serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak bencana.
Pratikno menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pencarian satu korban yang masih dinyatakan hilang sekaligus memitigasi potensi bencana susulan.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas,” tegas Pratikno.
Pemerintah pusat berkomitmen menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara komprehensif guna meminimalisir risiko bencana serupa di masa mendatang.
Kepala BNPB, Suharyanto, menginstruksikan tim gabungan untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada demi menemukan korban yang belum ditemukan.
Suharyanto juga mendesak percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai landasan perbaikan infrastruktur serta hunian warga.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai normalisasi sungai menjadi langkah krusial untuk mengantisipasi tingginya curah hujan di wilayah tersebut.
“Kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi turut menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk rutin melakukan susur sungai guna mendeteksi dini hambatan aliran air.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, melaporkan bahwa bencana ini telah meluluhlantakkan 44 rumah warga dan melumpuhkan sejumlah layanan publik.
Pemerintah Kabupaten Solok mengestimasi kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp819 miliar untuk perbaikan infrastruktur serta pembangunan sabo dam.
Saat ini, Pemkab Solok sangat membutuhkan bantuan peralatan berupa mini ekskavator dan tenda besar untuk mendukung operasional pelayanan publik darurat.
Pemerintah daerah terus berupaya menjamin kesehatan dan kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk dengan memanfaatkan rumah dinas bupati dan wakil bupati sebagai tempat penampungan.
