Padang – Pemerintah Kota Padang menggelar Workshop Reformasi Birokrasi dengan tujuan meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Pembukaan acara tersebut dilaksanakan di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (25/6/2025).
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dukungan dari pemerintah pusat ditunjukkan dengan kehadiran perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang hadir secara daring melalui platform Zoom.
Dalam pidatonya, Fadly Amran menekankan pentingnya keselarasan antara reformasi birokrasi dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang.
Keselarasan ini mencakup komitmen untuk menciptakan kemudahan akses layanan publik, penyederhanaan prosedur, serta membudayakan hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.
“Apakah yang kita lakukan hari ini sudah sesuai dengan visi misi kita? Apakah perangkat daerah sudah betul-betul mendukung hal itu?” ujarnya, menyoroti bahwa reformasi tidak hanya soal pengurangan birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana birokrasi membudayakan hidup bersih dan sehat, serta memahami fungsi masing-masing.
Fadly Amran juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya berhenti pada sistem atau struktur, tetapi harus tercermin dalam perilaku dan kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) sehari-hari. Ia memberikan contoh konkret terkait pengelolaan sampah dan budaya kerja.
“Di kantor-kantor, pengelolaan sampah belum optimal, belum semua melakukan pemilahan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa budaya kerja sederhana seperti 3S (Senyum, Sapa, Salam) masih belum dijalankan secara konsisten, padahal hal ini merupakan bagian dari wajah pelayanan publik.
“Kita ingin reformasi birokrasi yang benar-benar menyentuh akar pelayanan, yang membangun hubungan kerja kekeluargaan, bukan sekadar administratif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadly Amran mengungkapkan kemajuan Kota Padang dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tematik (RBT). Peningkatan indeks ini, menurutnya, mencerminkan keberhasilan program-program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Indeks RBT kita meningkat, ini patut kita syukuri,” katanya. Namun, ia menekankan bahwa setiap program pemerintah harus terus didorong agar tidak hanya berjalan, tetapi juga membawa perubahan nyata baik dalam penanggulangan kemiskinan, penguatan smart city, maupun pelayanan publik yang akuntabel.
Workshop ini diharapkan menjadi momentum penting bagi konsolidasi antar perangkat daerah. Tujuannya adalah membangun birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil, demi terciptanya pelayanan publik yang prima di Kota Padang.
