Jakarta – Komisi VI DPR RI menyoroti praktik pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi oleh platform asing yang dinilai merugikan perusahaan dalam negeri. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Telkom, Rabu (2/7/2025).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa platform Over The Top (OTT) seperti Netflix dan Youtube, memanfaatkan jaringan telekomunikasi perusahaan lokal tanpa memberikan kontribusi yang sepadan. Padahal, perusahaan lokal telah berinvestasi triliunan rupiah setiap tahunnya.
Menurut Andre, persoalan ini telah berulang kali disuarakannya sejak beberapa tahun lalu. Ia mendesak agar ada solusi konkret untuk mencegah kerugian berkelanjutan bagi perusahaan dalam negeri.
“Karena kita membangun jaringan infrastruktur internet yang maksudnya untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan kantor pemerintah, tapi dimanfaatkan oleh Netflix, Facebook, Youtube dan lainnya, sehingga pelayanan Telkom kepada masyarakat Indonesia jadi lelet internetnya. Mereka untung besar, Telkom tergerus,” kata Andre.
Andre juga menyoroti lambatnya kecepatan internet di Indonesia yang berada di peringkat 120 dunia. Ia membandingkan dengan negara lain yang terus mengalami peningkatan kecepatan internet.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini mendorong adanya regulasi pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Ia meminta Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, untuk melobi pemerintah, mengingat Komisaris Utama Telkom, Angga Raka Prabowo, juga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Kebetulan kan Komut (Telkom) Ibu, Wamenkomdigi Pak Angga Raka, tolong itu dimanfaatkan dilobi, dikasih tahu, diinformasikan kepada pemerintah bahwa aturan ini harus ada. Jangan dibiarkan ini berlama-lama,” ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar itu pada Rabu (2/7/2025).
Andre meyakini bahwa regulasi yang jelas akan mengatasi persoalan lambatnya internet di Indonesia.
“Enggak ada lagi ribut tadi bahwa internet kita lelet, jaringan internet kita. Karena kita dapat uang membangun infrastrukturnya. Kalau sekarang kan kita bangun infrastruktur, internet kita lelet karena mereka memanfaatkan secara gratis,” jelas Andre.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero), Dian Siswarini, mengakui bahwa platform OTT memang memanfaatkan infrastruktur secara gratis dan mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan telekomunikasi.
Dian Siswarini mengatakan, beberapa negara seperti Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Eropa telah memiliki regulasi yang mewajibkan OTT untuk memberikan kontribusi.
“Karena memang revenue kami tergerus sangat banyak untuk OTT. Sehingga akan kami jalankan kembali pak diskusi dengan pemerintah supaya regulasi tersebut bisa,” ujar Dian pada Rabu (2/7/2025).
