Jakarta – Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tanpa menimbulkan polemik baru. Pemerintah ingin menghindari kesan berkonfrontasi dengan pihak swasta, Danantara, maupun BUMN.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
AHY mengakui PT KCIC masih menghadapi tantangan dalam pembiayaan proyek Whoosh.
Pemerintah bersama Kementerian Perhubungan, KAI, Danantara, dan manajemen Whoosh secara intensif membahas berbagai opsi penyelesaian.
“Kami sedang mengawal agar penyelesaiannya tidak menjadi polemik,” tegas AHY.
Beberapa alternatif solusi tengah dikaji secara mendalam. Opsi yang dipertimbangkan mencakup pembiayaan dari pemerintah atau pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh Danantara.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Danantara memiliki kapasitas untuk menanggung pembayaran utang proyek Kereta Cepat tanpa menggunakan anggaran negara.
Danantara memiliki dana sekitar Rp 90 triliun yang berasal dari dividen BUMN. Sementara itu, kewajiban pembayaran utang proyek Whoosh diperkirakan sekitar Rp 2 triliun per tahun.
“Itu cukup untuk menutup cicilan tahunan kereta cepat,” ujar Purbaya usai Rapat Dewan Pengawas Danantara di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, saat ini tengah mengkaji struktur pembayaran agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kreditur utama, China Development Bank (CDB).
CDB tidak mewajibkan pemerintah untuk melakukan pembayaran, asalkan struktur pembayaran yang diajukan jelas dan terjamin.
