Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang tengah memacu validasi data kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah tersebut. Validasi ini menjadi dasar penyaluran bantuan dan rehabilitasi pascabencana.
Langkah tersebut diambil usai rapat koordinasi (rakor) antara Pemko Padang dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Selasa (6/1/2026).
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” tegas Tito Karnavian.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat validasi data kerusakan di wilayah terdampak banjir bandang.
“Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Fadly Amran.
Banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan.
Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan pada 5.523 rumah, 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, 56 unit irigasi pertanian, serta berbagai fasilitas publik lainnya.
Total kerugian akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp2,97 triliun.
