Jakarta – Perekonomian Indonesia diwarnai sejumlah tantangan sepanjang tahun 2025, termasuk gejolak pasar keuangan akibat demonstrasi besar dan dampak tarif resiprokal dari Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Purbaya menjelaskan, aksi unjuk rasa terhadap DPR pada akhir Agustus hingga September 2025 lalu sempat menekan pasar keuangan, terutama nilai tukar rupiah.
“Unjuk rasa pada Agustus-September menekan pasar keuangan, terutama rupiah,” kata Purbaya.
Isu keraguan terhadap keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sempat mencuat di tengah aksi demonstrasi tersebut.
Namun, pemerintah merespons cepat dan berhasil mengatasi dampak yang ditimbulkan.
Selain demonstrasi, Purbaya juga menyoroti isu tarif balasan AS pada triwulan I 2025 yang memicu proteksionisme dagang. Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Eskalasi perang dagang terjadi pada triwulan II, setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal ke sejumlah negara pada April 2025. Ekspor Indonesia terkena tarif 32 persen.
“Tarif resiprokal berdampak pada sektor manufaktur padat karya,” ujar Purbaya.
Lima komoditas yang paling terdampak adalah perlengkapan mesin, pakaian dan aksesoris, alas kaki, minyak sawit, dan karet. Pemerintah kemudian bernegosiasi dengan AS dan berhasil menurunkan tarif menjadi 19 persen pada triwulan berikutnya.
Pada triwulan III, pemerintah memindahkan dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Kebijakan ini diklaim berhasil menaikkan laju pertumbuhan uang menjadi 13,2 persen dan memulihkan keyakinan masyarakat terhadap perekonomian.
Tekanan global mulai mereda pada triwulan IV 2025. Indeks penjualan riil meningkat dan PMI manufaktur berada di level ekspansi.
Pemerintah juga menggelontorkan stimulus ekonomi, termasuk BLT sementara, program magang, diskon transportasi Nataru, dan penambahan penempatan kas di bank komersial sebesar Rp 76 triliun.
