Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah Indonesia belum memiliki komitmen untuk membayar iuran kepada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang disebut akan mengawal transisi dan rekonstruksi Jalur Gaza. Nilai iuran bagi anggota BoP itu disebut mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 17,14 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.147 per dolar AS.
Purbaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sejak awal hanya menyetujui pengiriman pasukan perdamaian, bukan pendanaan untuk BoP. “Presiden selalu bilang: tidak, kita belum ada komitmen bayar. Dari pertama dia commit kirim pasukan, kita commit kirim pasukan, tapi tidak ada komitmen bayar,” kata Purbaya saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026.
Ia menambahkan, dirinya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyiapkan anggaran bagi iuran BoP. Purbaya juga menegaskan keberatannya jika dana pemerintah digunakan untuk kepentingan Israel, serta menyebut sikap pemerintah dalam isu itu tidak berubah.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia tidak pernah menjanjikan pembayaran iuran US$ 1 miliar kepada BoP, lembaga internasional yang disebut digagas Presiden Donald Trump. Menurut dia, komitmen Indonesia hanya sebatas pengiriman prajurit dalam misi perdamaian melalui Pasukan Stabilisasi Internasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan sejumlah wartawan dan pakar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada 17-18 Maret 2026. “Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$ 1 miliar,” ujar Prabowo, dikutip dari video wawancara yang dibagikan Sekretariat Presiden pada Ahad, 22 Maret 2026.
Prabowo juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Ia menyebut absennya Indonesia dalam pertemuan funding donors di Washington D.C. pada 19 Februari lalu sebagai bukti bahwa Indonesia tidak terlibat dalam komitmen pendanaan awal.
Prabowo kembali menekankan bahwa kontribusi Indonesia dalam Dewan Perdamaian adalah kesiapan mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan, bukan dalam bentuk dana.
