Limapuluh Kota – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, memperkuat literasi masyarakat Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, terkait keamanan produk konsumsi. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif menekan peredaran obat-obatan ilegal serta produk pangan yang tidak memenuhi standar mutu.
Dalam kegiatan bertajuk “Wujudkan masyarakat sadar memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu” yang berlangsung Jumat (22/05/2026), BBPOM mengedepankan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Inisiatif ini bertujuan membangun kemandirian warga dalam memilah produk obat, kosmetik, hingga makanan yang beredar di pasaran agar terhindar dari risiko kesehatan.
Ade Rezki Pratama, yang hadir melalui sambungan daring, menekankan urgensi kewaspadaan publik terhadap barang-barang ilegal yang kerap dijual bebas. Ia berharap masyarakat lebih selektif dalam memilih produk harian demi melindungi kesehatan diri dan keluarga.
“Semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengonsumsi obat-obatan, makanan, dan kosmetik. Kewaspadaan harus ditingkatkan saat membeli produk di pasaran karena adanya dugaan barang ilegal yang dijual bebas,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Selain pengawasan mandiri, Ade menyoroti peran vital BBPOM dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pengawasan ketat dari otoritas terkait menjadi kunci utama untuk menjamin keamanan konsumsi bagi kelompok rentan, mulai dari peserta didik, lansia, ibu hamil, hingga balita, guna meminimalisir risiko keracunan makanan.
Camat Akabiluru, Yalbaku Jevino, menyambut positif kolaborasi ini. Ia optimistis edukasi tersebut mampu membangun kesadaran kolektif warga dalam meminimalisir penyalahgunaan obat-obatan di wilayahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Gerindra, Zulhikmi Dt. Rajo Suaro, Walinagari Pauah Sangik, Edison Dt. Rajo Sikoto, serta jajaran Forkopimcam, kepala puskesmas, dan tokoh masyarakat setempat.
