Pulau Punjung – Komisi II DPRD Kabupaten Dharmasraya melayangkan teguran keras terhadap sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah tersebut. Langkah tegas ini diambil menyusul temuan pelanggaran regulasi yang dinilai merugikan petani kelapa sawit lokal.
Dalam rapat pengawasan yang digelar Senin (15/6/2026), terungkap dugaan praktik sepihak yang dilakukan PT DL, HKI, dan DSL dalam pembelian Tandan Buah Segar (TBS). Perusahaan-perusahaan tersebut disinyalir menetapkan harga beli di bawah standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun provinsi.
Selain persoalan harga, PKS juga disorot karena menerapkan kebijakan pemotongan TBS secara sepihak sebesar 6 hingga 10 persen per ton. Temuan lain menunjukkan bahwa sejumlah pabrik tidak memiliki kebun inti maupun mitra, padahal hal tersebut merupakan syarat mutlak operasional perusahaan.
Ketua Komisi II DPRD Dharmasraya, Chuyang Boy, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak keluhan masyarakat terkait aktivitas perusahaan tersebut. “Kami meminta pihak perusahaan segera melakukan evaluasi dan memperbaiki hal-hal yang menjadi perhatian saat ini,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi II, Rosandi Sanjaya Putra, mengingatkan manajemen perusahaan agar tidak mengabaikan kesejahteraan petani demi mengejar keuntungan pribadi. Ia mendesak pihak perusahaan untuk berhenti mencari dalih dan segera mematuhi regulasi yang berlaku.
“Mari kita saling menghargai dan menghormati. Ini urusan perut masyarakat. Jangan korbankan mereka dengan dalil begini atau begitu tanpa solusi,” ujar Rosandi.
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan DPRD, perwakilan Dinas Kumperdag, Dinas Pertanian, Dinas PMPTSP, pengurus Apkasindo, serta perwakilan perusahaan terkait. Menanggapi desakan tersebut, pihak perusahaan berjanji akan membawa seluruh poin evaluasi dan temuan DPRD kepada jajaran manajemen tertinggi untuk segera ditindaklanjuti.
DPRD Dharmasraya memastikan akan terus mengawal ketat operasional seluruh perusahaan perkebunan di daerah tersebut. Jika pelanggaran terus berlanjut, legislatif tidak menutup kemungkinan untuk merekomendasikan langkah hukum atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
