Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya mendorong percepatan digitalisasi dan optimalisasi penerimaan daerah.
Hal ini mengemuka dalam High Level Meeting dan Gebyar Pajak yang digelar di Auditorium Gubernuran, Kamis (14/8).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud keseriusan dalam mendorong perubahan kebijakan fiskal daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Tema yang kita usung hari ini yaitu, “Percepatan Digitalisasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah”. Ini sangat relevan dengan kebutuhan sekarang,” ujarnya.
Acara yang diinisiasi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumbar ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah.
Mahyeldi menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah mengalami perubahan signifikan akibat pesatnya perkembangan teknologi digital.
Transformasi digital, lanjutnya, tidak hanya memengaruhi sektor komunikasi, pendidikan, dan industri, tetapi juga mengubah tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan dalam konteks pengelolaan pendapatan asli daerah, hal ini menjadi sangat mendesak,” tegasnya.
Mahyeldi menyadari bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih tinggi, sementara ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Menurutnya, dalam situasi seperti ini, tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama yang bersifat manual, administratif, dan rentan terhadap ketidakteraturan.
“Kita harus mulai membangun sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih Modern, Terintegrasi, Efisien dan Akuntabel. Inilah esensi dari digitalisasi yang harus kita dorong secara kolektif,” pungkas Mahyeldi.
