Jakarta – Pemerintah sedang mempertimbangkan opsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa opsi ini masih dalam tahap pembahasan.
“Masih dalam pembahasan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (7/11/2025), tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesanggupan pemerintah untuk membayar Rp 1,2 triliun per tahun guna melunasi tunggakan proyek Whoosh.
Bahkan, Presiden Prabowo sempat menawarkan penggunaan uang sitaan koruptor sebagai sumber pembayaran.
Pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai ide tersebut menarik secara moral, namun sulit diimplementasikan secara kelembagaan.
Menurut Achmad, uang hasil sitaan korupsi masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penggunaannya harus melalui mekanisme APBN.
Achmad juga menyoroti fluktuasi jumlah uang sitaan. Pada 2024, KPK hanya menyetor sekitar Rp 637 miliar, jauh dari kebutuhan cicilan utang Whoosh yang mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun per tahun.
“Artinya, bahkan seluruh hasil sitaan pun tidak cukup menutup kewajiban tahunan proyek,” tegas Achmad.
Ia menambahkan, penggunaan dana tanpa aturan khusus berisiko menimbulkan masalah tata kelola dan audit.
“Jika sumbernya tidak rutin, risiko fiskal meningkat dan kredibilitas keuangan negara bisa terganggu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada Oktober 2023.
Proyek ini menelan biaya awal US$ 5,5 miliar (Rp 89,6 triliun) yang kemudian membengkak menjadi US$ 7,27 miliar (Rp 118,4 triliun) akibat cost overrun.
