Jakarta – Pemerintah menyambut hasil laporan terbaru Eye on the Market yang diterbitkan JP Morgan Asset Management bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026, yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai capaian itu menjadi penguatan terhadap arah kebijakan ketahanan energi yang selama ini ditempuh pemerintah di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas energi dunia. “Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang Pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu, 25 April 2026.
Laporan JP Morgan Asset Management tersebut menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia. Penilaian dilakukan dengan indikator total insulation factor, ukuran komposit yang menggabungkan empat komponen utama sumber energi domestik, yakni produksi gas, produksi batu bara, pembangkit nuklir, dan energi terbarukan sebagai persentase dari useful final energy nasional.
Indonesia mencatat insulation factor sebesar 77 persen, hanya di bawah Afrika Selatan yang meraih 79 persen. Posisi Indonesia juga berada di atas Cina yang mencatat 76 persen dan Amerika Serikat sebesar 70 persen. Ketahanan energi Indonesia terutama ditopang oleh kontribusi besar produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, gas bumi domestik 22 persen, serta energi terbarukan 7 persen.
Dalam laporannya, JP Morgan Asset Management juga memasukkan Indonesia bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai negara yang memperoleh manfaat besar dari produksi batu bara domestik saat terjadi guncangan energi.
Laporan itu menilai Indonesia memiliki eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang tengah menjadi sorotan. Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya mencakup sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Korea Selatan sebesar 33 persen, Taiwan dan Thailand 27 persen, serta Singapura 26 persen.
Sebaliknya, laporan tersebut menyoroti negara-negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda sebagai pihak yang paling rentan karena ketergantungan tinggi pada impor minyak dan gas.
Airlangga menilai kondisi itu memberi ruang fiskal yang lebih terkendali bagi APBN 2026, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan aktivitas dunia usaha di tengah volatilitas harga energi global.
Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tidak boleh lengah. Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat sejumlah kebijakan, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan memperkuat penerimaan PNBP, serta percepatan transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai RUKN dan RUPTL.
Pemerintah juga mendorong perluasan adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai strategi struktural untuk menurunkan ketergantungan pada minyak. Di sisi lain, diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi terus diperkuat untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko geopolitik.
