Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menghadapi tantangan berat akibat penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Anggaran TKD menyusut 12,18% atau setara Rp 127,4 miliar untuk tahun 2026.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyatakan kekhawatirannya terkait dampak pengurangan anggaran ini terhadap pembangunan daerah.
“Pengurangan TKD tahun 2026 sangat mempengaruhi berbagai rencana dan program pembangunan di Sumatera Barat, khususnya Tanah Datar,” ujarnya saat menghadiri Diseminasi Kebijakan TKD 2026 di Padang.
Fadly menyoroti bahwa mayoritas daerah di Sumatera Barat memiliki kapasitas fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil.
Meski keputusan penurunan TKD telah ditetapkan, pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan PAD.
Pemerintah pusat juga menyarankan agar daerah menjalin kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur, sebuah BUMN yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
Bupati Eka Putra dan Ahmad Fadly terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini.
“Kami terus berjuang mengatasi keterbatasan anggaran ini, karena itu kami mohon doa dan dukungan semua masyarakat Tanah Datar,” pungkas Ahmad Fadly.
