Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memastikan operasional perusahaan tetap berjalan normal di tengah proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) periode 2020-2024 yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (1/7/2025) menegaskan, dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum. “Kami juga sepenuhnya mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus menjaga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan SOP, prinsip GCG, serta peraturan dan perundangan yang berlaku,” ujarnya.
Hery juga memastikan bahwa proses hukum yang tengah berjalan tidak akan menghambat kegiatan usaha BRI. Ia mengatakan, “Kami memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI. Nasabah tetap dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman,” katanya pada Selasa (1/7/2025).
Di tengah proses penyidikan, BRI tetap menjalankan transformasi bisnis melalui strategi BRIvolution 3.0. Menurut Hery, transformasi ini mencakup penguatan pada berbagai aspek. “Kami tetap fokus pada penguatan fundamental baik dari sisi pendanaan, penyaluran kredit yang berkualitas, peningkatan kapabilitas digital, penerapan manajemen risiko yang memadai hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM),” jelasnya.
Transformasi ini, lanjut Hery, bertujuan untuk memperkuat posisi BRI sebagai mitra keuangan jangka panjang yang mendukung agenda pembangunan nasional.
