Cirebon – Anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon terpangkas Rp 305 miliar akibat penurunan dana transfer daerah dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkab memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyatakan, pemangkasan dana transfer daerah ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran.
“Pengurangan itu harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu kepentingan publik,” kata Imron, Rabu (15/10/2025).
Pemkab Cirebon akan memprioritaskan belanja yang berorientasi pada pelayanan publik dan infrastruktur sosial.
“Program pembangunan fisik, jalan, dan infrastruktur sosial menjadi prioritas utama meskipun anggaran menurun,” tegas Imron.
Pemangkasan terbesar menyasar biaya operasional dan perjalanan dinas pegawai. Namun, gaji dan tunjangan pegawai dipastikan aman.
“Kalau perjalanan dinas, ya dikurangi. Kadang-kadang pegawai [PNS] juga biaya sendiri,” ujar Imron. Pemangkasan juga akan dilakukan untuk kegiatan seremonial.
Belanja di bidang kesehatan dan pendidikan juga mengalami penyesuaian. Namun, pemangkasan tidak akan menyentuh aspek vital seperti pelayanan rumah sakit, puskesmas, atau penggajian tenaga pendidik.
“Kesehatan tetap jalan, tapi kegiatan yang sifatnya rapat, pelatihan, atau seremoni dikurangi,” jelas Imron.
Saat ini, Pemkab Cirebon tengah menyusun strategi agar penurunan transfer daerah tidak berdampak besar pada pelayanan publik. Salah satu langkahnya adalah melakukan refocusing anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki output langsung ke masyarakat.
“Kita menyesuaikan saja, karena sumber transfer ke daerah itu kan tergantung kemampuan APBN. Kalau ada pemangkasan, daerah juga harus ikut efisien,” kata Imron.
Imron meminta seluruh pegawai Pemkab Cirebon untuk tetap menjaga semangat dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kalaupun ada pengurangan, ini merupakan saatnya kita berhemat, tapi tetap produktif,” pungkasnya.
