Jakarta – Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk lebih aktif menyosialisasikan kebijakan ekonomi Indonesia ke dunia internasional. Instruksi ini diberikan menyusul sorotan sejumlah lembaga internasional terhadap kebijakan ekonomi yang berlaku.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan perintah tersebut.
“Presiden sudah menyampaikan untuk kami lebih aktif me-reach out kepada mereka,” kata Rosan di Wisma Danantara, Minggu (15/2/2026).
Sosialisasi ini dinilai penting untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai reformasi kebijakan dan regulasi yang telah dilakukan pemerintah.
Untuk menjalankan instruksi tersebut, pemerintah akan membentuk tim khusus.
Tim ini beranggotakan perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kementerian Keuangan.
Tim tersebut akan secara rutin melakukan roadshow untuk menjangkau lembaga pemeringkat dan pemangku kepentingan lainnya di luar negeri.
Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional menyoroti kebijakan ekonomi Indonesia.
Morgan Stanley Capital International (MSCI) bahkan memperingatkan pasar modal Indonesia melalui pembekuan rebalancing saham.
Selain itu, Moody’s Investor Service memangkas prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Alasan pemangkasan ini adalah kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian kebijakan.
Moody’s menyoroti tekanan fiskal akibat program Makan Bergizi Gratis dan pembentukan Danantara.
Pembentukan Danantara dinilai memicu ketidakpastian pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi.
Sebagai informasi, Danantara mengelola aset BUMN senilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar 60 persen dari PDB 2025.
Arahan Presiden ini disampaikan usai agenda Indonesia Economic Outlook 2026 pada Jumat (13/2/2026).
