Padang – Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah mempercepat perbaikan infrastruktur dengan memanfaatkan lebih banyak sumber pembiayaan. Ia menilai langkah itu penting untuk mempercepat penanganan jalan rusak di berbagai wilayah Sumbar.
Menurut Doni, selama ini pembiayaan perbaikan infrastruktur masih terlalu bergantung pada program R3P yang difokuskan untuk penanganan pascabencana. Ia menegaskan skema tersebut tetap penting, tetapi belum cukup untuk menjawab seluruh persoalan infrastruktur di daerah.
“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” kata Doni di Padang, Minggu (3/5/2026).
Doni mengingatkan bahwa kerusakan jalan di Sumatera Barat tidak hanya muncul akibat bencana. Persoalan itu, kata dia, sudah ada sebelum bencana melanda.
Berdasarkan data yang ada, kondisi jalan di Sumbar terdiri atas 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” ujarnya.
Politikus yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar itu menilai masih banyak jalan dan infrastruktur lain yang rusak di luar dampak bencana dan belum tertangani secara maksimal.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” katanya.
Ia menyebut keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu hambatan utama lambatnya perbaikan. Menurut Doni, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki jalan sangat besar, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas sehingga harus ada penetapan prioritas.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” jelasnya.
Sebagai solusi, Doni mendorong pemerintah daerah lebih aktif memanfaatkan Program Inpres Jalan Daerah yang digagas pemerintah pusat. Ia menilai program tersebut menjadi peluang penting untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” tambah Doni.
Ia juga berharap pemerintah daerah lebih siap menyusun perencanaan dan mengajukan program agar peluang memperoleh pendanaan dari pusat tidak terlewatkan.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Doni optimistis sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat membuat perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
