Padang – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional atas bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.
Menurutnya, skala bencana yang meluas membutuhkan penanganan yang lebih terpadu dari pemerintah pusat.
Rahmat menilai banjir, longsor, dan galodo di tiga provinsi tersebut bukan lagi bencana biasa. Intensitas hujan ekstrem dan kondisi geografis memperparah dampak, terutama di Sumbar.
“Kita melihat banyak daerah terdampak secara bersamaan. Kondisi ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujarnya di Padang, Sabtu (29/11/2025).
Sumbar menghadapi situasi terberat karena topografinya yang berbukit dan lembah. Banjir merendam permukiman, longsor menutup jalan, dan sungai meluap menyebabkan galodo.
“Dengan kondisi geografis seperti ini, penanganan di lapangan menjadi lebih menantang. Karena itu perlu dukungan yang lebih kuat,” kata Rahmat.
Bencana ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir mempengaruhi sumber daya untuk kebutuhan korban dan evakuasi. Beberapa daerah masih sulit dijangkau karena kendala medan.
Penetapan status nasional akan mempercepat koordinasi antarlembaga dan mobilisasi bantuan.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Jumlah pengungsi terus bertambah, kebutuhan dasar pun meningkat. Air bersih, layanan kesehatan, makanan, dan tempat penampungan sementara menjadi prioritas.
“Pemerintah daerah sudah bekerja keras, namun kapasitas mereka tentu ada batasnya. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, proses penanganan bisa berjalan lebih efektif dan cepat,” jelasnya.
Rahmat mengaku telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait permintaan tersebut. Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan langkah strategis untuk percepatan penanganan korban, termasuk menetapkan status bencana nasional.
“Yang kita harapkan sekarang adalah percepatan penanganan, agar dampak bencana ini bisa segera diminimalkan,” pungkasnya.
